oleh : Prayudi Rahmatullah
Malang, 19 September 2023, Pemilihan umum (Pemilu) adalah momen penting dalam sistem demokrasi sebuah negara. Melalui Pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka serta mengambil bagian dalam pembentukan masa depan negara. Namun, dalam konteks perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), perlu diperhatikan bahwa aparatur sipil negara (ASN), termasuk dosen dan staf administrasi, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjaga netralitas dalam Pemilu.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Pemilihan Umum 2024 mendapat sorotan khusus mengingat pentingnya peran ASN dalam menjaga integritas demokrasi. Sebagai pilar penting dalam sistem birokrasi, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga netralitas politik, terutama dalam konteks Pemilu yang merupakan momen krusial dalam demokrasi Indonesia.
Keputusan Bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Kepegawaian menekankan perlunya netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa ASN berperan sebagai pelayan publik yang objektif, tidak memihak, dan menjauhkan diri dari praktik politik praktis.
Di era digital, tantangan menjaga netralitas ASN menjadi semakin kompleks, terutama dengan adanya media sosial. Media sosial telah menjadi sarana yang kuat untuk menyampaikan pandangan pribadi, yang kadang-kadang dapat bertentangan dengan prinsip netralitas ASN. Oleh karena itu, ASN di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus berhati-hati dalam penggunaan media sosial, memastikan bahwa tindakan dan ungkapan mereka tidak mengindikasikan dukungan atau penolakan terhadap kandidat atau partai politik tertentu.
Pengawasan ketat dan sanksi yang ada untuk ASN yang tidak menjaga netralitasnya, termasuk hukuman disiplin dan pidana, menunjukkan seriusnya konsekuensi pelanggaran netralitas. Ini bukan hanya tentang menjaga reputasi ASN, tetapi juga tentang memastikan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan umum dan institusi pemerintahan.
ASN di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus memahami arti dan pentingnya netralitas dalam konteks Pemilu 2024. Mereka harus menjadi contoh dalam menjaga netralitas, integritas, dan profesionalisme, serta mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana yang adil, transparan, dan demokrati​
Mengapa Netralitas ASN Penting dalam Pemilu? Pertama, Kewajiban Profesionalisme: Sebagai ASN, dosen dan staf administrasi di UIN Malang memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka secara profesional. Netralitas dalam Pemilu adalah bagian integral dari profesionalisme ini, karena mereka harus memastikan bahwa tidak ada bentuk intervensi politik yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan dan pelayanan di kampus. Kedua, Pendidikan Demokrasi: UIN Malang adalah lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk mendidik mahasiswa tentang nilai-nilai demokrasi. ASN yang netral dalam Pemilu dapat memberikan contoh langsung tentang bagaimana berpartisipasi dalam proses demokratis secara bijaksana dan etis. Ketiga, Penghindaran Konflik: Netralitas ASN membantu mencegah konflik internal di kampus. Dalam suasana Pemilu, perbedaan pendapat politik dapat memunculkan ketegangan, dan ASN yang netral dapat menjadi penengah yang efektif untuk menghindari konflik yang tidak perlu di kampus.
Tindakan untuk Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu, Pertama, Pendidikan dan Pelatihan: UIN Malang dapat menyelenggarakan pelatihan dan seminar tentang netralitas ASN dalam Pemilu. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman ASN tentang peran mereka dan tanggung jawab mereka dalam konteks Pemilu. Kedua, Kode Etik: Pengembangan kode etik yang jelas dan tegas yang mengatur perilaku ASN dalam Pemilu dapat menjadi pedoman yang berguna. Kode etik ini harus mencakup larangan untuk menggunakan sumber daya kampus untuk kepentingan politik pribadi. Ketiga, Monitoring dan Pengawasan: Membentuk komite atau unit khusus yang bertugas untuk memantau dan mengawasi aktivitas ASN selama Pemilu dapat membantu memastikan netralitas. Pelaporan dari mahasiswa atau staf lainnya juga harus dianjurkan. dan Keempat Sanksi Terukur: Mengatur sanksi yang sesuai untuk pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu adalah langkah penting. Sanksi ini harus jelas, proporsional, dan diberlakukan secara konsisten.
Pada prinsipnya netralitas ASN dalam Pemilu di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah aspek penting dalam menjaga integritas akademik dan moral kampus. Dengan pendidikan, pengawasan, dan langkah-langkah yang jelas, UIN Malang dapat memastikan bahwa ASN tetap setia pada tugas mereka sebagai pendidik dan pelayan masyarakat, tanpa campur tangan politik yang tidak semestinya. Hal ini akan mendukung terwujudnya suasana kampus yang kondusif untuk pendidikan dan perkembangan mahasiswa, sambil memupuk nilai-nilai demokrasi yang kokoh. *prayropag
Link Lain :
okh.uin-malang.ac.id – Netralitas PNS/ASN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang