PAHAM ekonomi liberal atau kapitalisme sudah lama tumbuh subur di sejumlah negara berkembang termasuk di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki populasi sangat besar nomor empat di dunia tentu Indonesia dapat menjadi tujuan pasar para produsen barang dan jasa yang umumnya berasal dari negara maju. Keterbatasan iptek, SDM dan “political will” Pemerintah dalam mengupayakan untuk mengelola sendiri sumber daya alam melimpah yang tersedia di negara besar ini membuat Indonesia menjadi ajang pemasaran produk-produk konsumtif (fast moving goods) mulai dari susu berformula hingga alat-alat elektronik dan juga otomotif. Belum lagi serbuan para penjaja jasa dari luar negeri yang menawarkan berbagai macam produk berbentuk jasa mulai dari jasa keuangan, pendidikan hingga pelayanan kesehatan.

Paradigma ekonomi liberal di negara asalnya memang berkaitan dengan aktivitas industri dan bisnis. Di sektor ini khususnya di negara maju sangat dibutuhkan pola pikir dan budaya kerja yang bersandarkan konsep ekonomi kapitalis yang selalu berupaya meningkatkan nilai tambah ekonomi (added value) ketingkat yang maksimal. Modal dan kekuatan pasar menjadi ciri khas ekonomi kapitalis ini. Namun demikian justru di negara maju proteksi atas kaum lemah dan tak mampu sangat diperhatikan. Misalnya saja di Amerika Serikat (AS) kalangan ekonomi kecil (UKM) memperoleh prioritas untuk ikut berbagai proyek pengadaan barang, logistik dan proyek lain senilai US$ 500 miliar per tahun. Iklim diciptakan sekondusif mungkin hingga UKM di AS dapat berkembang pesat. Tercatat 97% ekspor barang AS berasal dari kalangan UKM tersebut.

Demikian pula halnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Negara yang dijuluki “mbah”nya ekonomi liberal ini justru sangat peduli dengan nasib rakyat tak mampu. Semua warganya memperoleh kartu jaminan sosial (social security) yang berguna untuk memperoleh bantuan sosial hingga pelayanan kesehatan gratis. Demikian pula di dunia pendidikan. AS menerapkan pula sistem pendidikan berbasis masyarakat yang bebas biaya pendidikan dan dikelola oleh komunitas-komunitas di masing-masing negara federal. Walau Indonesia bukan AS tetapi pola pikir dan kebijakan yang diambil tak dapat disangkal lebih banyak dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalistik yang liberal ini. Hampir semua sektor kehidupan termasuk pendidikan dan pelayanan kesehatan dimasuki cara berpikir ekonomi liberal ini. Tetapi bagaimana upaya pemerintah khususnya dalam memperhatikan perkembangan pelayanan pendidikan dan kesehatan?

Tidak hanya di dunia pendidikan saja di sektor kesehatan pun oleh Pemerintah kita diserahkan kepada mekanisme pasar bebas alias ekonomi kapitalisme liberal. Tampak jelas Pemerintah berupaya lepas dari tanggung jawab sosial di dua sektor tersebut diatas khususnya menyangkut pembiayaan bagi kedua sektor itu. Paham dan mazhab kapitalisme liberal dalam pengelolaan kesehatan masyarakat sekarang ini sangat cepat merebak menjadi budaya dan pola pikir para petugas rumah sakit di Tanah Air baik milik pemerintah apalagi milik swasta. Mind set atau cara pandang melihat pasien berdasar kemampuan finansial ketimbang bagaimana menyelamatkan jiwa manusia yang tengah mengalami kesusahan.

Sistem jamkesmas (jaminan kesehatam masyarakat) yang semula memang dimaksudkan untuk kaum miskin dilapangan tidaklah semudah yang dikatakan. Belum lagi tatkala si miskin mendapat perawatan medis pelayanannya masih jauh dari prima. Hal ini karena pola pikir (mindset) para aparat rumah sakit sudah dibiasakan dengan paradigma mekanisme pasar tersebut. Jika anda tidak punya uang “harap minggir” cukup memperoleh pelayanan apa kadarnya saja.

Sebagaimana sektor pendidikan yang dari tahun ke tahun biaya SPP semakin tinggi tak pernah turun demikian pula halnya biaya pengobatan di rumah sakit. Pemerintah dalam hal ini membiarkan kedua sektor ini menerapkan mekanisme pasar. Mereka yang punya uang akan memperoleh pelayanan memuaskan tetapi jika kita tidak punya uang jangan harap dilayani dengan baik.

Oleh karena itu kita sangat memaklumi betapa dari hari ke hari makin banyak kaum papa dan miskin yang tidak mampu berobat dan tidak mendapatkan pengobatan secara layak dan tanpa diskriminasi. Pola pikir pemerintah yang sangat liberal di dunia medis (pelayanan kesehatan masyarakat) ini telah tertular cepat di kalangan rumah sakit. Alhasil, rakyat miskin makin sulit berobat.

nb : dimuat di Media Indonesia pada Rabu, 21 September 2011 06:55 WIB

Categories: Artikel Dosen