Sejak era reformasi bergulir sepak terjang pers dalam mengkritik luar biasa bebasnya. Seolah pers itu sangat berkuasa, sehingga dapat mengkritik siapa pun. Namun sayang, keberanian pers mengkritik ditujukan untuk orang lain, mereka (pers) sampai saat ini masih belum tampak mengkritik dirinya sendiri (otokritik).

Insan pers tidak pernah berani mengkritik pemilik pers yang sibuk di pentas politik praktis. Pers hanya terbiasa mengkritik “lawan politik” dari pemilik pers itu. Fenomena ini sangat terang benderang ditemui pada berbagai media yang pemiliknya terlibat dalam pemberitaan atau sorotan publik.

Dalam konteks seperti ini biasanya pers tersebut yang biasanya garang akan melempem ibarat macan tak bertaring. Seakan-akan sepak terjang bos mereka di pentas politik praktis itu tidak pernah keliru dan tidak layak disorot secara kritis. Di sinilah kelemahan pers yang hanya kritis dan tajam saat menyoroti berbagai kebijakan pihak lain (termasuk kebijakan pemerintah) apalagi kalau kebijakan pemerintah itu terasa membelenggu dan terkait dengan kepentingan pers, maka serta mereka akan bersuara lantang dan mengaung dengan galaknya.

Dewan pers dapat menjembatani dengan meminta pers menyediakan ruang atau rubrik khusus yang membolehkan pembaca mengkritik pers. Selama ini jika masyarakat ingin mengkritik pers dan mengirimkannya ke media tersebut, hampir dapat dipastikan tidak akan dimuat. Padahal, insan pers itu adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.

Pers jarang merespons kritik yang dialamatkan kepada mereka. Ketika penulis dipersyaratkan secara ketat untuk tidak mengirimkan artikel ke media lain, sementara mereka tidak pernah secara cepat merespons artikel yang dikirim tampak egoisme pers.

Jika ini dapat dilakukan barulah bisa menepuk dada mengatakan bahwa di Indonesia ada demokrasi egaliter.

dimuat di : http://www.surya.co.id/2010/09/23/kritik-untuk-pers

Categories: Artikel Dosen